Nelayan Muna Barat Kesulitan Solar Subsidi, Polda Sultra Didesak Usut Penampung

Muna Barat – Nelayan di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi. Di tengah keterbatasan pasokan, muncul dugaan solar subsidi ditampung oleh pihak tertentu dan dijual kembali kepada nelayan dengan harga mencapai Rp300 ribu per jerigen berisi 20 liter.

Seorang nelayan Desa Maginti, Kecamatan Maginti, berinisial YA, mengungkapkan harga solar dari penampung hampir dua kali lipat dibandingkan harga di SPBU nelayan.

“Kalau beli di penampung, 20 liter bisa Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. Padahal di SPBU nelayan hanya Rp136 ribu per jerigen,” ungkapnya, Senin (9/11/2026).

Ia mengatakan, stok solar di SPBU nelayan kerap cepat habis. Kondisi tersebut membuat nelayan tidak memiliki banyak pilihan selain membeli dari penampung agar tetap bisa melaut.

“Kalau tidak beli, kami tidak bisa melaut. Mau tidak mau harus beli meskipun harganya mahal,” katanya.

Keluhan serupa datang dari Desa Bangko, Kecamatan Maginti. Seorang warga berinisial M menduga praktik penampungan solar subsidi juga terjadi di wilayahnya. Bahkan, ia mencurigai adanya keterlibatan oknum perangkat desa.

“Di Bangko juga ada yang menampung solar subsidi. Kemudian dijual kembali ke nelayan. Bahkan, kami menduga ada oknum perangkat desa yang ikut bermain,” ungkapnya.

Persoalan lain disorot warga Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara. Mereka meminta pengelolaan SPBU nelayan diperiksa, terutama penggunaan gantang liter atau metode pengisian manual yang dinilai perlu diuji ketepatan takarannya.

“Takaran solar juga harus diperiksa pihak Pertamina. Karena kami sudah bayar penuh, tetapi solar yang diterima selalu tidak sesuai,” keluh warga berinisial AS.

Warga juga meminta ditelusuri penyebab stok solar di SPBU nelayan Tondasi cepat habis, termasuk kemungkinan penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.

Atas persoalan tersebut, masyarakat mendesak Polda Sultra turun tangan mengusut dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi di Muna Barat. Mereka meminta Kapolda Sultra, Irjen Pol Himawan Bayu Aji, memberikan perhatian serius terhadap keluhan yang disebut telah berulang kali disampaikan kepada Polres Muna.

“Kami sudah sering mengeluhkan ini, tetapi belum ada tindakan dari Polres Muna. Kami minta Polda Sultra turun langsung melihat kondisi kami,” ujar seorang warga.

Selain kepolisian, warga meminta Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Pertamina melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalur distribusi, pengelolaan SPBU nelayan, ketepatan takaran, hingga dugaan penjualan kembali solar subsidi oleh pihak yang tidak berhak.

Masyarakat berharap komitmen Polri untuk hadir bersama masyarakat dibuktikan melalui penanganan konkret, bukan sekadar slogan. Mereka meminta aparat menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran.

“Jangan sampai solar yang seharusnya untuk nelayan justru dinikmati orang lain. Kalau memang terbukti ada yang bermain, harus ditindak. Kami hanya ingin solar mudah didapat supaya bisa melaut seperti biasa,” tegas warga.

Sebagai informasi, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja.

Ketentuan tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.