Guna mengantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini sedang mewabah, Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak camat seluruh Indonesia berpartisipasi dalam penanggulangan penyebaran wabah tersebut.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Indonesia terbebas dari wabah PMK selama 32 tahun sebelum PMK kembali mewabah tahun ini. Untuk itu, dia mengajak semua pihak turun langsung dan terlibat aktif menekan jumlah penularan kasus.
“Kita semua harus hadir di tengah tantangan ini. Dalam menghadapi wabah PMK tidak bisa satu sektor atau kementerian saja yang bergerak. Kita harus bersama-sama dan terintegrasi satu dengan lainnya,” ungkap Mentan saat menghadiri sosialisasi penanganan PMK kepada camat seluruh Indonesia secara virtual, Jumat (8/7).
Menurut Mentan, dalam menangani wabah PMK peranan camat sebagai garda terdepan sangat penting. Camat paling mengetahui wilayah, kebutuhan dan harapan rakyat di wilayahnya. Untuk itu Mentan berharap camat dapat memahami dengan baik bagaimana cara menanggulangi PMK sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
“Dalam setiap tindakan saya terus menghadirkan camat, jika camat sudah bergerak maka akan berjalan lebih baik. Saya meminta tolong camat dapat menggerakan kepala desa dan aparat di wilayahnya masing-masing untuk melakukan pengecekan hewan ternak,” ungkapnya.
Mentan kembali menyebutkan jika PMK bukan kasus yang ringan, tapi juga tidak boleh panik. “Kita sudah memiliki pengalaman mengendalikan Covid, tentu akan semakin tajam dalam mengendalikan wabah PMK,”
“Wabah PMK tidak berbahaya untuk manusia. Selain tidak bisa menular ke manusia, dagingnya juga masih aman untuk dikonsumsi,” imbuhnya.
Mentan menambahkan, Kementerian Pertanian memastikan penanganan PMK terus dilakukan secara maksimal.
“Di antaranya dengan mendistribusikan obat, penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik dan penguatan imun. Di sisi lain, kita juga terus bekerja melakukan riset dan uji laboratorium untuk menemukan vaksin dalam negeri,” terangnya.
Mentan juga mengatakan upaya keras dalam penanganan PMK melalui pemberian obat dan vitamin kepada hewan yang terpapar PMK menunjukkan hasil yang positif, dengan banyaknya hewan yang terpapar PMK sudah mulai membaik.
Upaya lainnya adalah dengan melakukan desinfektan sudah di kandang dan area pemeliharaan.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan Kementan di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan BNPB, Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang bahu membahu dan bersinergi menangani PMK, terutama di 21 provinsi yang sudah terpapar.
Kementan bersama gugus tugas PMK baik pusat maupun daerah sudah memetakan daerah yang terpapar atau daerah merah dan dan daerah yang belum terpapar atau daerah hijau. Peta tersebut harus menjadi acuan dan referensi terutama dalam hal lalu lintas lintas ternak terutama hewan ternak berkuku belah yang sangat sensitif terhadap PMK.
“Pak camat di manapun bapak-bapak berada tolong perhatikan hewan ternak seperti sapi kerbau, domba, kambing, babi dan lain sebagainya yang berada di daerah merah harus stay di kandang atau tidak boleh bergerak kemana-mana. Hanya hewan ternak yang berasal dari daerah hijau saja yang boleh bergerak,” ujar Dedi.
Dedi mengatakan, dalam penanganan PMK perlu juga dilakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat agar tidak panik dengan informasi yang simpang siur.
Dedi menyebutkan saat ini Pemerintah juga tengah giat melakukan program vaksinasi masal di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat hari Raya Iduladha semakin dekat, sehingga lalu lintas hewan ternak dipastikan relatif tinggi karena kebutuhan hewan ternak untuk kurban meningkat.
“Oleh karena itu kewaspadaan dan kedisiplin kita semua memegang peranan penting dalam pencegahan penularan PMK ke tempat yang masih sehat,” ungkap Dedi.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Safrizal mengatakan penanganan wabah PMK membutuhkan partisipasi semua pihak karena jika terus berlanjut dapat mengguncangkan ekonomi nasional.
“Ini menjadi concern kita semua agar wabah PMK bisa segera kita tangani secepatnya. Untuk itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa bahkan sampai satuan pengelolaan peternakan,” ungkapnya.
Menurutnya penanganan wabah PMK harus dilakukan seperti penanganaan Covid, yaitu dengan menggunakan strategi total football, kolaborasi ketat dan kerjasama yang kuat antar multi stakeholder yang ada di Indonesia.
“Hari ini dari aspek kewilayaan, kita memiliki 37 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.266 kecamatan, 8.506 keluarahan dan 74.961 desa harus bergerak bersama-sama mengatasi wabah PMK melalui kerjasama yang baik, penyediaan informasi yang cukup serta instruksi yang jelas,” papar Safrizal.
Editor: Wiwid Abid Abadi
