Kendari – Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra), Abu Hasan, memastikan pelaksanaan Musda akan digelar pada Mei 2025. Kepastian ini disampaikannya usai melakukan koordinasi intensif dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta.
“Saya ke Jakarta dalam kapasitas sebagai panitia penyelenggara. Fokus saya adalah memastikan waktu pelaksanaan dan juklak Musda, karena itu menjadi pedoman utama bagi organizing committee,” ujar Abu Hasan kepada Sultranesia.com, Rabu (16/4).
Menurutnya, keputusan final terkait jadwal dan mekanisme pelaksanaan Musda sepenuhnya berada di tangan DPP Golkar. Termasuk di dalamnya, keterlibatan organisasi pendiri seperti MKGR, Kosgoro, dan Soksi.
“Informasi terakhir dari pengurus pusat, paling lambat minggu depan semuanya akan keluar,” tambahnya.
Meski belum ada kandidat yang secara resmi mendaftar, Abu Hasan mengakui dinamika internal sudah mulai mengerucut, termasuk kemungkinan aklamasi.
“Bisa saja aklamasi, jika itu dianggap sebagai kebutuhan organisasi dan diputuskan dalam Musda. Bahkan, diskresi pun bisa diambil jika diperlukan demi menjaga soliditas,” ucap mantan Bupati Buton Utara ini.
Baginya, aklamasi bukan antitesis dari demokrasi, melainkan bentuk efisiensi untuk menyatukan langkah politik. Ia menegaskan, indikator kesuksesan Musda tak semata diukur dari proses pemilihan, melainkan dari kualitas program kerja dan struktur kepengurusan yang dihasilkan.
Berdasarkan pemetaan awal, dukungan dari sejumlah DPD II cenderung mengarah ke Herry Asiku selaku petahana. Namun, Abu Hasan tidak menutup kemungkinan munculnya “kuda hitam”, mengingat dinamika politik di tubuh Golkar yang dikenal cair dan penuh kejutan.
Abu Hasan menyoroti pentingnya regenerasi dalam tubuh partai. Menurutnya, regenerasi tidak hanya menyasar posisi ketua, tetapi juga menyangkut komposisi pengurus secara keseluruhan.
“Regenerasi bukan hanya soal ketua. Kita bisa formulasikan proporsinya, misalnya 50:50 antara pengurus lama dan generasi baru. Atau 60:40. Bisa juga sebaliknya, tergantung dinamika Musda nanti,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ketua terpilih tidak cukup hanya memiliki keberanian, tetapi juga kecerdasan politik dan kemampuan teknokratik di level provinsi maupun nasional.
“Ketua tidak boleh hanya jadi simbol. Kita harus titipkan program-program konkret. Jangan kasih cek kosong,” tegasnya.
Menanggapi peran Ridwan Bae yang kerap disebut sebagai “King Maker”, Abu Hasan berharap tokoh senior Golkar tersebut menunjukkan sikap kenegarawanan.
“Saya berharap Pak Ridwan bisa berdiri di atas semua kepentingan. Tidak berpihak ke satu calon pun,” ungkapnya.
Sebagai panitia, Abu Hasan menegaskan komitmennya untuk bersikap netral dan menghindari potensi konflik.
“Tugas saya hanya memastikan Musda berjalan sukses. Tidak boleh ada konflik. Jika ada intervensi, bisa memicu ketegangan di akar rumput,” tandasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kohesi internal, mengingat setelah Musda tingkat provinsi, akan menyusul pelaksanaan Musda di tingkat kabupaten dan kota.
Editor: Denyi Risman
