Muswil VI PBB Sultra: Kuat di Suara, Lemah di Loyalitas, Tantangan Besar di Mata Ruksamin

Kendari - Di tengah peta politik Sulawesi Tenggara (Sultra) yang kian dinamis, Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) VI dengan mengusung tema provokatif: “Transformasi Partai Bulan Bintang Sulawesi Tenggara Menuju Era Baru.”

Acara yang digelar di salah satu hotel bergengsi di Kota Kendari ini lebih dari sekadar seremoni; ia menjadi arena konsolidasi kekuatan dan pertaruhan arah masa depan partai.

Ketua DPW PBB Sultra, Ruksamin, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Khusus DPP PBB, dengan lugas menegaskan bahwa Muswil ini bukan hanya soal memilih ketua baru, tetapi juga menjadi momentum koreksi dan transformasi menyeluruh.

“Selain kita kembali mengintrospeksi dan mengevaluasi kinerja kepengurusan yang lalu, juga dengan berakhirnya masa jabatan periodisasi, maka hari ini kita diagendakan untuk pemilihan Ketua DPW untuk masa jabatan lima tahun yang akan datang, sekaligus membuat program kerja, langkah-langkah apa saja yang akan dilaksanakan,” tegas Ruksamin di hadapan wartawan, usai membuka kegiatan tersebut.

Dalam bahasa politik yang lebih keras, Ruksamin tampak ingin menggerakkan partainya keluar dari jebakan zona nyaman. Ia tak ingin PBB terjebak pada pencapaian kuantitatif belaka, meskipun torehan 20 anggota DPRD kabupaten/kota, 4 anggota DPRD provinsi, satu ketua DPRD, dan satu bupati sudah cukup impresif di atas kertas.

“Kalau masih sama, kata Rasulullah, itu adalah orang yang rugi. Maka partai ini dia mundur. Yang kita inginkan, bagaimana ke depan dia jauh lebih bertambah dari apa yang sudah ada,” lontarnya tanpa basa-basi, menunjukkan ketidaksabarannya terhadap stagnasi.

Mantan Bupati Konawe Utara dua periode ini kemudian membeberkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan partai yang dinakhodai Gugum Ridho Putra ini tak sekadar eksis, melainkan juga memperbesar basis pengaruh. Ia menekankan pentingnya memperkuat hubungan dengan partai lain, membangun kaderisasi, dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

Ironisnya, meski pada Pemilu Legislatif 2024 partai penerus Masyumi ini di Sultra berhasil membukukan 144.057 suara, Ruksamin mengakui bahwa capaian itu lebih banyak digerakkan oleh kekuatan personal para calon legislatif, bukan oleh fanatisme kader terhadap partai itu sendiri. Bahkan, ia menyebutnya bukan suara partai.

Namun, yang paling menarik adalah tekanan alumni Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang, ini pada pendidikan politik yang tidak transaksional. Dalam lanskap politik di Bumi Anoa yang masih sarat dengan politik uang, Ruksamin mengambil sikap tegas.

“Suara partai yang saya maksud adalah suara betul-betul kader, yang mau siapa pun calegnya, dia tidak melihat calegnya. Tapi, apa pun modelnya, tak ada uang, tidak ada uang, saya akan pilih Partai Bulan Bintang,” kata Ruksamin.

Di sisi lain, Sekretaris DPW PBB Sultra, Abdul Halik, membanggakan peningkatan jumlah kursi partai.

“Alhamdulillah, kita mencatatkan peningkatan yang signifikan. Untuk tingkat kabupaten/kota, kursi kita bertambah dari 19 menjadi 20. Sementara itu, di DPRD Provinsi Sultra, kita melampaui target, dari satu kursi menjadi empat kursi, dan hampir menjadi enam kursi,” ungkap Abdul Halik penuh optimisme.

Namun, pertanyaannya: apakah lonjakan kursi ini cukup untuk memastikan PBB menjadi kekuatan ideologis, bukan sekadar komoditas elektoral? Abdul Halik tampak sadar akan tantangan itu, meskipun tetap memilih nada optimistis.

“Saya yakin, jika semangat ini terus terjaga, kita akan mampu meningkatkan jumlah kursi di kabupaten/kota dan provinsi pada Pemilu 2029 yang akan datang,” ujarnya.

Realitas yang dihadapi PBB Sultra ke depan jelas tidak ringan. Menjadikan perolehan kursi sebagai cermin ideologi kader, bukan sekadar hasil “jual beli suara,” menuntut reformasi internal yang keras dan konsisten. Konsolidasi kekuatan, kaderisasi bersih, dan resistensi terhadap politik transaksional akan menjadi ujian nyata bagi pengurus PBB Sultra.

Muswil VI ini, dengan segala dinamika di dalamnya, bukan sekadar forum rutin pergantian kepemimpinan, melainkan batu loncatan bagi PBB untuk menentukan: tetap menjadi partai berbasis individu atau bertransformasi menjadi kekuatan kolektif berbasis ideologi sejati.

Editor: Denyi Risman