Kendari – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual pada Rabu (22/1).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, membuka acara dengan menjelaskan latar belakang SPI yang bertujuan membantu Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah dalam memetakan risiko korupsi serta memperkuat upaya pencegahannya.
Pahala juga menyampaikan bahwa SPI melibatkan kerja sama dengan 41 universitas di seluruh Indonesia, termasuk Universitas Halu Oleo di Sultra.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan narasumber, antara lain Menteri Pertanian, Ketua Dewan Audit OJK, dan Wali Kota Pekalongan, yang berbagi pengalaman tentang strategi menurunkan indeks SPI dari kategori rentan menjadi terjaga.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam kesempatan sebagai keynote speaker menegaskan bahwa masih banyak daerah yang rentan terhadap masalah integritas. Ia menyampaikan pentingnya data SPI sebagai alat ukur integritas di K/L dan Pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.
Setyo juga mendorong peningkatan perilaku anti-korupsi menuju Indonesia Emas 2045.
“Menjelang Indonesia Emas 2045, perbaikan integritas dan pemberantasan korupsi harus terus dioptimalkan,” tegas Setyo.
Setelah keynote speech, acara dilanjutkan dengan peluncuran hasil indeks SPI nasional yang diumumkan oleh Ketua KPK, Ketua Dewan Pengawas KPK, dan Ketua BRIN.
Indeks SPI nasional 2024 tercatat mencapai 71,53, meningkat dari 70,97 pada 2023.
SPI menggunakan tiga kategori untuk mengukur integritas, yakni:
1. Terjaga: Indeks antara 78,00 hingga 100.
2. Waspada: Indeks antara 73,00 hingga 79,00.
3. Rentan: Indeks di bawah 72,99.
Secara khusus, Sultra menunjukkan pencapaian yang bervariasi di tingkat daerah.
Kota Baubau mencatat indeks tertinggi di provinsi sebesar 75,61, namun masih berada dalam kategori Waspada.
Sementara itu, Kabupaten Buton Utara meraih indeks terendah dengan 66,11, berada dalam kategori Rentan, yang membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan integritas.
Berikut adalah capaian SPI di kabupaten/kota se-Sultra 2024:
1. Kota Baubau: 75,61 (Waspada)
2. Kabupaten Kolaka: 74,11 (Waspada)
3. Kota Kendari: 73,22 (Waspada)
4. Kabupaten Kolaka Timur: 72,63 (Rentan)
5. Kabupaten Bombana: 72,56 (Rentan)
6. Kabupaten Konawe Kepulauan: 70,94 (Rentan)
7. Kabupaten Wakatobi: 70,74 (Rentan)
8. Kabupaten Muna Barat: 70,56 (Rentan)
9. Kabupaten Konawe Utara: 70,52 (Rentan)
10. Kabupaten Buton Selatan: 68,46 (Rentan)
11. Kabupaten Kolaka Utara: 68,08 (Rentan)
12. Kabupaten Buton Tengah: 67,22 (Rentan)
13. Kabupaten Muna: 66,59 (Rentan)
14. Kabupaten Buton: 66,49 (Rentan)
15. Kabupaten Konawe Selatan: 66,44 (Rentan)
16. Kabupaten Konawe: 66,21 (Rentan)
17. Kabupaten Buton Utara: 66,11 (Rentan)
Acara peluncuran SPI diakhiri dengan diskusi panel yang dipandu oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, menghadirkan narasumber dari berbagai perspektif, seperti Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, La Ode M. Syarif, yang menyoroti aspek hukum dan kebijakan penguatan integritas.
Selain itu, Peneliti Utama Litbang Kompas, Yohan Wahyu, yang membahas peran data dalam pencegahan korupsi, serta Chairman AI LG Universitas Airlangga, Eko Supeno, yang mengulas penerapan teknologi untuk meningkatkan integritas sektor publik.
Peluncuran SPI 2024 ini dihadiri oleh Menteri Pertanian, Ketua KPK, Ketua Dewan Pengawas KPK, Ketua BRIN, Komisioner OJK, Komisioner Ombudsman, Wakil Kepala BKN, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia.
Editor: Denyi Risman
