Pemda Muna Barat Raih Penghargaan SAKIP AWARD 2024

Jakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) Muna Barat berhasil meraih Penghargaan SAKIP AWARD 2024 yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, pada Rabu, 2 Oktober 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah Muna Barat.

La Ode Butolo, Penjabat Bupati Muna Barat, menegaskan bahwa pencapaian ini menjadi titik awal bagi Pemda Muna Barat untuk terus berinovasi dan berbenah.

“Penghargaan ini tidak hanya menjadi pengakuan, tetapi juga tanggung jawab bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran daerah,” ujar La Ode Butolo, pada Kamis (4/10).

Ia juga memastikan setiap kebijakan dan program yang diambil membawa manfaat nyata bagi masyarakat Muna Barat.

“Penghargaan ini menjadi pemacu semangat kami untuk lebih giat dalam menjalankan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat, Muhtar, mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari komitmen seluruh jajaran Pemda Muna Barat dalam mengoptimalkan tata kelola yang lebih baik dan transparan.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari upaya kolektif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kami terus mendorong perbaikan di segala lini, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program,” ujar Muhtar.

Pemda Muna Barat berhasil memperbaiki predikat SAKIP menjadi B setelah sebelumnya berada dalam kategori CC (cukup), yang menandakan perlunya peningkatan signifikan dalam akuntabilitas dan efektivitas kinerja. Hal ini sejalan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB terhadap 79 pemda yang menduduki predikat mulai dari CC hingga D.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas di setiap pemda sebagai upaya untuk memperbaiki efektivitas penggunaan anggaran, menekan angka kemiskinan, serta mendukung belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.

Laporan: Denyi Risman