Pemkot Respons Keluhan Pelayanan RSUD Antero Hamra, Komunikasi Nakes Ikut Dievaluasi

Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari merespons keluhan masyarakat terkait pelayanan di RSUD Antero Hamra yang beredar di media sosial.

Dimana pelayanan di rumah sakit tersebut sempat menjadi sorotan setelah seorang pasien peserta BPJS Kesehatan mengaku dialihkan menjadi pasien umum saat mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kendari meminta rumah sakit melakukan penelusuran dan evaluasi terhadap pelayanan yang dikeluhkan.

Kadinkes Kota Kendari, Hasria, mengatakan setiap keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan menjadi perhatian pemerintah.

“Kami telah meminta dilakukan penelusuran dan evaluasi terhadap kejadian ini. Seluruh proses pelayanan menjadi perhatian kami, termasuk komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga. Jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu akan menjadi bahan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Hasria, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Hasria, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh tindakan medis, tetapi juga bagaimana tenaga kesehatan berkomunikasi dengan pasien maupun keluarga.

Direktur RSUD Antero Hamra Kota Kendari, dr Asharni Anshari Sadaoda, mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran awal, pasien telah diterima dan mendapatkan pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Pasien menjalani pemeriksaan tanda-tanda vital, anamnesis, serta pemeriksaan fisik. Setelah itu, tenaga medis merencanakan penanganan dan observasi berdasarkan kondisi klinis pasien.

“Pasien telah diterima dan diperiksa oleh tenaga medis. Namun, kejadian ini tetap menjadi bahan evaluasi kami, khususnya dalam meningkatkan komunikasi dan pelayanan kepada pasien dan keluarga,” kata dr Asharni.

Manajemen RSUD Antero Hamra kemudian menggelar rapat dan investigasi internal dengan melibatkan jajaran manajemen, Komite Medik, Komite Keperawatan, serta tenaga kesehatan yang bertugas di IGD.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat proses pelayanan secara menyeluruh sekaligus memastikan aspek komunikasi dengan pasien dan keluarga menjadi bagian dari pembenahan.

Pemkot Kendari berharap setiap keluhan dan masukan masyarakat tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga mendorong perbaikan kualitas pelayanan kesehatan agar semakin profesional, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Editor: Andise SL