Daerah  

Pengelolaan Dana Desa Muna Barat Masuk Era Digital Lewat Siskeudes 2.0.7

Sebanyak 81 operator desa dari Kabupaten Muna Barat berfoto bersama usai mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes 2.0.7 di Hotel Zahra Syariah Kendari, Minggu (11/5). Foto: Dok. Istimewa.

Kendari – Sebanyak 81 operator desa dari Kabupaten Muna Barat resmi dibekali kemampuan teknis dalam mengelola keuangan desa secara digital melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.7.

Pelatihan intensif ini berlangsung selama empat hari di Hotel Zahra Syariah Kendari, mulai 8 hingga 11 Mei 2025.

Kegiatan yang digelar oleh Mitra Informasi Pelatihan Indonesia (MIPI) ini menandai langkah serius Muna Barat dalam memasuki era digitalisasi tata kelola dana desa.

Aplikasi Siskeudes sendiri dikembangkan oleh BPKP bersama Kemendagri sebagai sistem resmi untuk mengatur seluruh proses keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Direktur MIPI, Muhammad Sapri Ahmad, menegaskan pentingnya penguasaan teknologi ini oleh operator desa agar pengelolaan dana publik lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Operator desa harus menguasai sistem ini karena Siskeudes adalah alat utama untuk menjamin keuangan desa tercatat dan terpantau,” ujarnya usai kegiatan, Minggu (11/5).

Ia menambahkan, pelatihan tidak hanya fokus pada teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga membahas regulasi, strategi pelaporan, hingga pentingnya dokumentasi digital untuk mendukung proses audit.

Siskeudes versi 2.0.7 hadir dengan sejumlah fitur baru, seperti Buku Kas Umum per Sumber Dana, Laporan Realisasi per Kegiatan, dan peringatan otomatis jika anggaran terlampaui.

Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data NPWP dan mewajibkan input RKPDes sebelum penyusunan anggaran.

“Kami ajarkan langsung dengan praktik supaya peserta bisa paham betul cara input data, mencatat pengeluaran, sampai bikin laporan,” tegas Sapri.

Pemerintah Kabupaten Muna Barat mendukung penuh pelatihan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dan memastikan setiap anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Kalau sistem ini dipakai dengan benar, semua pengeluaran bisa dilihat, bahkan masyarakat pun bisa ikut mengawasi,” kata Sapri.

Pelatihan ini menjadi tonggak awal transformasi digital dalam tata kelola desa, sekaligus sinyal kuat bahwa Muna Barat siap meninggalkan praktik lama yang tertutup dan rawan penyimpangan.


Editor: Denyi Risman

error: Content is protected !!