Pj Gubernur Sultra Hadiri Rapat Pleno KNEKS 2024 Bersama Wapres RI

Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), yang juga selaku Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun 2024 dan Pembukaan Rapat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional pada Jumat (4/10).

Acara yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI yang juga selaku Ketua Harian KNEKS.

Kegiatan diawali dengan laporan Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, yang menjelaskan tujuan didirikan KNEKS merupakan penguatan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2016 untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat bisnis halal dunia.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif KNEKS menyampaikan bahwa pada Oktober 2024, KNEKS telah berhasil merealisasikan 13 program prioritas yang telah dirancang untuk mendukung percepatan ekonomi syariah di seluruh Indonesia. Di antaranya:

Kodifikasi Data Industri Produk Halal;
2. ⁠Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029. Percepatan Sertifikasi Halal UMK. Layanan Syariah Jaminan Sosial. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Syariah. Transformasi Pengelolaan Wakaf Uang Nasional. Transformasi Digital BMT/IKMS 4.0.

Lalu, Pengembangan UMKM Industri Halal. Percepatan Ekspor UKM Industri Halal. Pusat Data Ekonomi Syariah. Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat. Kelembagaan Ekonomi Syariah Daerah, dan Usaha Syariah Berbasis Teknologi, Kreativitas, dan Inovasi.

Selain itu, sampai dengan September 2024, KNEKS telah membentuk 31 KDEKS sebagai penguatan ekonomi syariah yang ada di 31 Provinsi di Indonesia.

Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Menteri Keuangan, yang juga selaku Sekretaris KNEKS, Sri Mulyani. Beliau menyampaikan bahwa potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih terbuka lebar.

Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan mendorong program pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR) syariah dan penerbitan sukuk negara.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mendorong Kepala Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengembangan industri halal guna mencapai tujuan ekonomi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Ia optimis bahwa ekonomi syariah akan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Indonesia Maju 2045.

Wakil Presiden RI dalam kesempatanya memberikan arahan,  bahwa ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi arus baru yang mampu berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional guna memperkuat ketahanan perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Ma'aruf Amin, menjelaskan pengembangan ekonomi keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik
RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan,

Selanjutnya, Wakil Presiden menyampaikan beberapa arahan, sebagai berikut:

Pertama, bangun ekosistem industri halal beserta kewirausahaan syariah di daerah-daerah, sehingga ketahanan ekonomi nasional akan meningkat.

Kedua, tingkatkan komitmen Pimpinan Daerah untuk bersama-sama melanjutkan dan mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah masing-masing dengan dukungan regulasi dan anggaran.

Ketiga, maksimalkan kontribusi dana sosial syariah dalam mengurangi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan.

Mengakhiri sambutannya, Ma’ruf Amin  mengapresiasi pihak yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada setiap daerah-daerah di Indonesia.

Menanggapi arahan tersebut, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan akan terus berkomitmen secara konkret untuk memacu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sultra.

Selain itu, dia juga menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha di Sultra.

“Kami akan terus mendukung pengembangan ekonomi syariah di Sulawesi Tenggara, sekaligus mewujudkan komitmen bersama yang konkret untuk memacu laju pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sultra demi mencapai Indonesia Maju 2045,” ujar Andap.

Sebagai aksi nyata, Pemprov Sultra telah meresmikan Zona Khas Al Alam. Kawasan ini akan dilengkapi dengan stall UMKM modern dan sertifikasi halal, yang saat ini dalam proses persetujuan lahan oleh Takmir Masjid Al Alam. Pemprov dan BI Sultra juga akan mendukung fasilitas ini, termasuk pengelolaan parkir modern pada tahun ini. Rilis.

Editor: Wiwid Abid Abadi