Pj Gubernur Sultra Ingatkan Soal Hak Penyandang Disabilitas di Pemilu


Kendari - Pemilu 2024 sebentar lagi akan digelar. Seluruh warga negera Indonesia yang memenuhi syarat bisa menyalurkan hak pilihnya. Termasuk penyandang disabilitas.
Untuk penyandang disabilitas, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, sudah mengingatkan penyelnggara baik KPU maupun Bawaslu di Bumi Anoa agar bisa memenuhi hak-hak mereka.
Hal ini disampaikan Andap saat menjadi pembina apel siaga pengawasan tahapan kampanye yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra di Kendari beberapa waktu lalu.
Dalam apel itu, secara khusus Andap mengucapkan selamat memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang jatuh tepat pada Minggu 3 Desember 2023.
Dia mengingatkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk dalam Pemilu.
"Penyandang disabilitas yang telah memiliki e-KTP otomatis menjadi pemilih dalam Pemilu, saya berharap Bawaslu bersama dengan KPU memverifikasi kembali data pemilih disabilitas agar ada kepastian terdata sebagai pemilih," pesan Andap.
Audiensi dengan Penyandang Disabilitas
Sebelumnya, Andap Budhi Revianto menerima audiensi sekaligus silaturahmi bersama para penyandang disabilitas di ruang Gubernur Sultra pada Kamis 30 November 2023.
Pada pertemuan tersebut audiensi yang dilakukan para penyandang disablitas menyampaikan semua kendala serta mendiskusikan tantangan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Sultra.
Dari semua permohonan yang diharapkan kepada Pj Gubernur Sultra tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, diharapkan Pemprov Sultra untuk memperhatikah pemenuhan hak penyandang disabilitas, di antaranya meminta Pj Gubenur Sultra untuk menginstruksikan para perusahan swasta untuk memperkejakan para tunanetra, memohon bantuan beasiswa bagi anak-anak penyandang disabilitas, bantuan izin usaha serta bantuan modal penguatan pengembangan usaha UMKM.
Menanggapi permasalahan para penyandang disabilitas tersebut, Pj Gubernur Sultra akan melakukan upaya untuk didiskusikan dengan dinas terkait.
"Ini pertemuan awal, kita silaturahim, kita akan komodir kita catat semuanya keluhan teman-teman, nanti kita akan diskusikan," kata Andap.
Terkait dengan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas tersebut, Pj Gubernur Sultra akan mengeluarkan Pergub Sultra terkait penyandang disabilitas.
Hal ini untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu membuat penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan diri, menuju kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia.
Laporan: Wiwid Abid Abadi
Berita BerikutnyaRespon Keluhan Petani di Sultra, Ganjar Janji Siapkan Pabrik Pupuk Khusus
Baca Juga
Viral Video Remaja Diduga Berbuat Mesum di Mobil Parkir Lippo Plaza Kendari
Kendari – Video sepasang remaja yang diduga melakukan tindakan tidak senonoh di dalam mobil yang terparkir di Mal Lippo Plaza Kendari, Jalan Jenderal M.T. Haryono, Kelurahan Bende, Kecamatan…
Pernah Jabat Dirtipidsiber Bareskrim, HMI Minta Peran Kapolda Sultra dalam Kasus Penyadapan Diusut
Kendari – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari mendesak Kapolri mengusut secara objektif dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. HMI…
Harga Pakan Ternak Melonjak, Anggota Komisi IV DPR RI Desak Pemerintah Intervensi
Kendari - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Jaelani, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga pakan ternak yang semakin menekan…
Pemkab Muna Barat Buka Beasiswa 2026 untuk Mahasiswa S1, S2 dan S3
Muna Barat – Pemerintah Kabupaten Muna Barat membuka pendaftaran Beasiswa Prestasi Stimulan Muna Barat Cerdas Tahun 2026 bagi mahasiswa jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata…
Jalan Abadi Jaya-Pajala Muna Barat Mulai Dikerjakan Lawat IJD, Anggaran Capai Rp24 Miliar
Laworo - Ruas jalan Abadi Jaya-Pajala di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, mulai dikerjakan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dengan alokasi anggaran sekitar Rp24…
Jaksa Tahan Eks Kadis Nakertrans Konawe dan Bendaharanya Terkait Korupsi Rp445 Juta
Konawe - Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana insentif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Konawe tahun anggaran 2023.







