Kendari – Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, kembali menanggapi polemik pergantian Ketua DPRD Provinsi yang sejak beberapa hari belakangan ramai diperbincangkan.
Secara eksklusif kepada jurnalis Sultranesia.com, Rabu (26/8/2026), Ali Mazi mengatakan bahwa persoalan ini menyangkut soal moral dan cara berpolitik.
“Kalau kita berpolitik, kita harus paham. Apa itu politik. Ini menyangkut moral, kalau kita menjunjung tinggi moral yang baik, saya kira keputusan-keputusan politik partai dan keputusan pimpinan harus dihargai, jangan kita cederai sebagai kader dan sebagai anak bangsa,” kata Ali Mazi.
Ali Mazi mengatakan, polemik yang terjadi memang ada pihak yang sengaja, dan ia menilai bahwa hal itu sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah pimpinan partai.
“Kalau ini ko cederai berarti ko tidak mau membesarkan partai, ada unsur-unsur kesengajaan perlawanan terhadap pimpinan, ini kan mempermalukan organisasi,” ungkapnya.
Ali Mazi juga mengatakan bahwa pergantian ini merupakan urusan internal partai, bukan persoalan individu atau suka tidak suka.
“Harapan saya, ini urusan partai, ini bukan soal individu, tidak boleh dicampur aduk dengan urusan pribadi. Artinya kalau urusan partai, ya untuk partai,” katanya.
“Nanti kan bukan cuma NasDem saja yang melakukan pergantian, nanti partai lain juga. Akhirnya kalau budaya ini dimunculkan ya kacau, nanti semua saling intrik, adu kekuatan,” imbuhnya.
“Yang utama itu bagaimana kau memahami bagaimana berpolitik, saling harga menghargai, kalau kau sudah diberikan tempat, kemudian tempat itu bukan milik kau ya diganti, ini bukan persoalan suka tidak suka, itu kan giliran,” imbuhnya lagi.
Anggota Komisi XIII DPR RI ini kembali menegaskan bahwa pemilihan ketua DPRD beda dengan pemilihan gubernur, bupati atau wali kota. Pemilihan ketua DPRD, kata dia, ditentukan oleh partai.
“Pernah saya sampaikan pemilihan Ketua DPR itu berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati, kalau mereka itu memang individunya yang dipilih oleh masyarakat, tapi kalau ini bukan, kita ini anggota DPR, kemudian ketua umum memberi saya kepercayaan untuk menjadi ketua, ya jadi. Dan karena ini bergiliran diberikan ke yang lain, ya sudah legowo saja menjadi anggota biasa,” katanya.
“Jangan seolah-olah kamu adu power dengan ketua umum, ini marwah partai, ko punya kesadaran, kamu ini siapa. Jangan seolah-olah diganti jabatan itu merasa tersinggung. Itu hal yang biasa. Saya saja sebagai pendiri NasDem pernah juga tidak jadi ketua, ya sudah. Nanti ko dipertimbangankah pimpinan di pusat, kau bagus, ya masuk lagi, jadi sama aja,” imbuhnya.
Ali Mazi menilai bahwa urusan pergantian Ketua DPRD merupakan hal yang biasa, jangan dibikin luar biasa.
“Saya rasa itu bukan hal yang luar biasa, hal yang biasa-biasa saja, tapi kalau mau dibikin luar biasa, bisa jadi masalah besar. Saya juga meminta partai-partai lain bahwa, mereka sewaktu-waktu kan juga ada pergantian, kalau nanti semua lari kayak begini, mau jadi apa,” ujarnya.
Ali Mazi juga meminta semua pihak agar seling membangun kesadaran bersama.
“Saya rasa, masyarakat Sultra memiliki budaya toleransi gotong royong berkerja sama, itu dulu kita bangun kesadaran kita, bagaimana bisa bangun Sultra, pemilihan ketua (DPRD) saja saling boikot,” katanya.
“Saya sebagai mantan gubernur, lakukan secara baik, secara ikhlas, karena jabatan itu tidak absolut, jabatan itu silih berganti. Dan saya berprinsip kita harus saling harga menghargai. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh. Jadi jangan kita lawan kekuasaan, karena kekuasaan sangat luas, saling harga-menghargai itu lebih penting,” pungkasnya.
Editor: Wiwid Abid Abadi
