Kendari – Puluhan sopir truk dari Kabupaten Konawe melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa (17/10).
Aksi mereka tersebut merupakan bentuk protes akibat pembatasan jumlah muatan atau tonase dalam proses pemuatan mereka juga soal penggunaan jalan umum.
Untuk itu, mereka mendesak DPRD Sultra mengeluarkan surat rekomendasi sehingga sopir-sopir itu bisa menggunakan jalan umum dan tidak dibatasi jumlah tonase pemuatan.
Koordinator aksi, Rolansyah, dalam orasinya juga menyoroti kinerja anggota DPRD Sultra daerah pemilih (Dapil) VI yang meliputi Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, yang dianggap tidak mendengar keluhan mereka.
Pasalnya, para anggota legislatif, kata Rolansyah, seakan menutup mata terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat menghalangi aktivitas pemuatan para sopir. Selain dihalangi, sopir-sopir juga dibatasi jumlah tonasenya.
“Kami minta pemerintah terkait untuk berlaku adil, jangan hanya kepada kami yang dibatasi jumlah tonasenya, delapan ton. Ketika kami hanya muat delapan ton maka kami tidak mendapatkan keuntungan, apalagi kami beli solar eceran,” ungkap Rolansyah.
“Ketika hal itu memang harus dilakukan, jangan hanya kami yang ditertibkan, tetapi seluruh sopir dump truk di wilayah Sultra harus ditertibkan. Di sinilah harusnya wakil rakyat Dapil VI turun tangan untuk memperhatikan kami, tetapi faktanya mereka tidak menemui kita,” tambahnya.
Mereka juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan penindakan tegas terhadap oknum-oknum mengatasnamakan masyarakat yang menghalang-halangi aktivitas hauling mereka.
“Pada dasarnya kami merasa terganggu dengan pemalangan itu, karena setiap kami melintas dipalang oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat. Ini harus ditindak tegas, karena kami memiliki legalitas lengkap terutama izin jalan, karena kami khawatir jangan sampai ada kontak fisik,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sultra Dapil VI, Herry Asiku yang juga wakil dewan mengapresiasi demontrasi yang digelar, karena dengan hal ini maka dapat mengetahui aspirasi masyarakat.
“Pada dasarnya kita anggota dewan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena kami merupakan penyambung aspirasi masyarakat,” kata Harry Asiku.
Terkait permintaan persatuan sopir truk Kabupaten Konawe, dirinya akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Sultra dan pemerintah terkait agar mereka diberikan kebijakan.
“Sebenarnya pemerintah sudah memberikan kelonggaran bahwa jalan yang dilalui tersebut maksimal muatan 15 ton, tetapi kita koordinasikan dulu,” bebernya.
Terkait pemalangan, kata Harry, hal itu sudah meresahkan, sehingga aparat penegak hukum terutama Kepolisian harus bertindak tegas.
“Jangan sampai pemalangan ini ada tendensi lain dan mnguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, sehingga pihak Kepolisian segera turun tangan, jangan sampai timbul masalah baru. Persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut, karena merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Muh Fajar
