Kendari – Dana desa yang digadang-gadang menjadi bahan bakar utama pembangunan di perdesaan Sulawesi Tenggara (Sultra) masih berjalan lamban. Hingga 10 Maret 2025, realisasinya baru mencapai Rp24,86 miliar atau hanya 1,72 persen dari total pagu Rp1,44 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sultra, Syarwan, mengungkapkan bahwa dana tersebut telah tersalur ke 57 desa di tiga kabupaten, yakni Wakatobi, Bombana, dan Konawe.
“Dari jumlah tersebut sudah ada 57 desa pada tiga kabupaten yakni Wakatobi, Bombana, dan Konawe yang telah menyalurkan dana desa tahap I,” tutur Syarwan, Rabu (12/3).
Meski roda telah mulai bergerak, laju penyaluran dana desa ini masih jauh dari garis finish. Padahal, dana ini memiliki tanggung jawab besar dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dan mempercepat pembangunan desa.
Menurut Syarwan, tahun ini dana desa difokuskan pada delapan sektor utama. Salah satunya, minimal 15 persen dari anggaran dana desa harus dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan target keluarga penerima manfaat yang mengacu pada data pemerintah.
“Kemudian penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting,” lanjutnya.
Selain itu, dana desa juga diharapkan menjadi katalis dalam program ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, serta percepatan implementasi desa digital.
“Selanjutnya pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal serta program sektor prioritas lainnya di desa,” jelas Syarwan.
Editor: Redaksi
