Tarif Damri Kendari–Mawasangka Melejit, DPRD Sultra Desak Investigasi

Kendari - Kenaikan tarif Damri rute Kendari–Mawasangka yang mencapai Rp200 ribu mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mardan. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap aksi mahasiswa yang memprotes kenaikan tersebut serta mengecam kebijakan yang dianggap memberatkan rakyat kecil.

Ali Mardan, yang terpilih sebagai anggota DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 4, meliputi Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Wakatobi dan Kota Baubau, menegaskan bahwa kenaikan tarif ini sangat membebani masyarakat di wilayah tersebut.

“Saya sepenuhnya mendukung langkah adik-adik mahasiswa yang memperjuangkan hak masyarakat. Kenaikan tarif ini sangat memberatkan, terutama bagi mereka yang ekonominya terbatas,” ujar Ali Mardan saat dihubungi, Jumat (21/3).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berasal dari Buton Tengah ini juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki pengalaman pribadi menggunakan Damri sebagai transportasi utama saat masih berkuliah di Kendari.

Moda transportasi ini sering ia gunakan untuk pulang-pergi ke kampung halamannya di Mawasangka, Buton Tengah. Oleh karena itu, ia sangat memahami betapa pentingnya akses transportasi yang terjangkau bagi mahasiswa dan masyarakat di daerah tersebut.

“Saya dulu juga mahasiswa yang sering pulang kampung naik Damri. Saya tahu persis bagaimana beratnya jika harga tiket naik drastis, apalagi bagi mahasiswa yang hidup dengan keterbatasan ekonomi,” katanya.

Bendahara DPW PKB Sultra ini menilai, jika benar ada kenaikan tarif yang signifikan menjelang arus mudik Lebaran, maka hal tersebut menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ia mendesak pihak terkait untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dan mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat.

“Kita memahami kebutuhan operasional, tetapi harus ada keseimbangan. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah beban masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menduga kenaikan tarif ini bukan murni kebijakan resmi dari Damri, melainkan ada oknum tertentu yang mencoba memainkan harga menjelang Lebaran karena melihat animo pemudik yang besar.

Dugaan ini semakin kuat mengingat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra sebelumnya telah menyampaikan bahwa tarif Damri masih tetap sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau Kadis Perhubungan sudah menyatakan tarifnya tetap, lantas kenapa di lapangan bisa melonjak? Ini yang harus ditelusuri. Jangan sampai ada oknum yang bermain di balik kenaikan harga ini,” tegasnya.

Ali Mardan pun meminta Dinas Perhubungan Provinsi Sultra untuk segera melakukan investigasi lebih mendalam agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi.

“Dishub harus turun tangan dan memastikan bahwa tarif yang diberlakukan sesuai dengan regulasi dan tidak memberatkan masyarakat,” pungkas anggota Komisi IV DPRD Sultra ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, Muhamad Rajulan, telah memberikan klarifikasi terkait tarif Damri. Ia menegaskan bahwa berdasarkan informasi dari pihak Damri sendiri, tarif yang berlaku masih tetap sesuai aturan.

“Saya sudah hubungi tadi, dan mereka mengatakan masih pakai tarif yang lama,” ujar Rajulan.

Namun, melihat polemik yang terjadi di lapangan, ia berjanji akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan apakah memang ada permainan dalam kenaikan tarif ini atau hanya sekadar miskomunikasi.

“Kami akan koordinasikan kembali terkait hal ini untuk memastikan informasi dari teman-teman dan juga pihak Damri,” tutupnya.

Editor: Denyi Risman