AJI Desak Kapolda Sultra Copot Kapolresta Kendari, Kecam Intimidasi terhadap Jurnalis


Kendari - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari mengecam keras tindakan Propam Polresta Kendari yang memanggil dua jurnalis sebagai saksi dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum polisi.
Pemanggilan ini dinilai sebagai upaya membungkam kebebasan pers dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers—sebuah langkah yang tak ubahnya seperti mengebiri hak jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
Salah satu jurnalis yang dipanggil adalah Samsul, wartawan TribunnewsSultra, sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Nomor: Spg/06/II/HUK.12.10.1./2025/Sipropam, tertanggal 22 Februari 2025.
AJI menegaskan bahwa pemanggilan ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip kebebasan pers, tetapi juga melanggar Pasal 4 ayat (4) UU Pers, yang memberikan hak tolak kepada jurnalis untuk melindungi sumber berita dan informasi yang diperoleh dalam kapasitas jurnalistik.
“Jurnalis tidak dapat dipaksa untuk hadir sebagai saksi dalam proses hukum yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam kegiatan jurnalistik. Pemanggilan jurnalis sebagai saksi dalam kasus yang bersumber dari hasil liputan berpotensi melanggar Pasal 8 UU Pers, yang menegaskan bahwa jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya,” tegas Ketua AJI Kendari, Nursadah, dalam pernyataan resminya, Jumat (21/2).
AJI Kendari menilai tindakan kepolisian ini sebagai bentuk intimidasi terhadap pers. Oleh karena itu, mereka mendesak Kapolda Sultra untuk segera mencopot Kapolresta Kendari serta Kasi Propam Polresta Kendari. Keduanya dinilai gagal memahami serta menegakkan kode etik jurnalistik dan UU Pers—fondasi utama dalam menangani kasus yang berkaitan dengan pemberitaan.
Selain itu, AJI juga menuntut kepolisian untuk segera mencabut surat panggilan terhadap dua jurnalis yang dipanggil, karena tindakan tersebut mencederai independensi pers.
Tak hanya itu, AJI menuntut Kapolresta Kendari untuk meminta maaf atas dugaan intimidasi dan jebakan terhadap jurnalis saat memberikan keterangan.
“Mengimbau seluruh jurnalis untuk tetap berpegang teguh pada UU Pers dan kode etik jurnalistik,” tegas Nursadah.
AJI Kendari menegaskan bahwa segala bentuk tekanan terhadap jurnalis adalah ancaman serius bagi demokrasi. Oleh karena itu, mereka mengajak seluruh pihak untuk bersatu melawan segala bentuk pembungkaman kebebasan pers di Indonesia.
Editor: Denyi Risman
Berita BerikutnyaDPRD Muna Barat Perjuangkan Nasib PPPK di Kemenpan RB
Baca Juga
Dua Jurnalis Jadi Terlapor Usai Liput Demo, AJI Desak Kapolresta Kendari Dicopot
Kendari – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kapolresta Kendari Kombes Pol. Safi’i Nafsikin dan Kasat Reskrim Kompol Welliwanto Malau…
Sudah Disegel dan Didenda Rp590 Juta, Dua Galangan Kapal di Konsel Diduga Masih Beroperasi
Kendari – Dua galangan kapal di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali disorot setelah diduga masih beroperasi meski telah disegel dan dikenai denda administratif total Rp590…
Pekerja Mundur, Progres Lambat, Proyek RSUD Muna Barat Rp158,3 Miliar Disorot KSP
Muna Barat – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara, senilai Rp158,3 miliar menghadapi persoalan serius. Progres pekerjaan fisik yang diperkirakan belum mencapai 25 persen,…
KUHP Baru Perluas Peran PK, IPKEMINDO Sultra Siapkan Strategi
Kendari – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memperluas peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan pidana. Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan penguatan…
Ombudsman: Ridwan Badallah Banyak Sebar Ujaran Kebencian di TikTok
Kendari – Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, disorot Ombudsman RI Perwakilan Sultra setelah ditemukan banyak ujaran kebencian dalam konten TikTok pribadinya, @eRBe#bersuara. Ujaran tersebut tidak…
Ruksamin Menang Sengketa Mesin Crusher, Jalil Siapkan Perlawanan di Pengadilan Tinggi
Kendari – Sengketa kepemilikan satu unit mesin crusher antara mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin, dan Jalil berlanjut ke tingkat banding. Kuasa hukum Jalil, Imam Rifaldi memastikan pihaknya…







