Jakarta – Persoalan kelangkaan dan kepadatan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dibawa langsung Bupati La Ode Darwin ke pemerintah pusat.
Darwin meminta pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk mengatasi keterbatasan pasokan BBM di daerah tersebut, mulai dari penambahan kuota, pembenahan distribusi, hingga penambahan infrastruktur penyaluran BBM.
Permintaan itu disampaikan Darwin dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan tersebut difasilitasi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM La Ode Sulaeman dan turut dihadiri Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas serta Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto.
Dalam pertemuan itu, Darwin menyampaikan kondisi yang selama ini dihadapi masyarakat Muna Barat, terutama kepadatan antrean untuk mendapatkan Pertalite dan Solar.
Menurutnya, persoalan BBM tidak hanya menyangkut kebutuhan kendaraan, tetapi juga berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Solar, misalnya, dibutuhkan nelayan untuk melaut, sementara Pertalite menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk petani.
“Kami menyampaikan adanya kepadatan antrean Pertalite dan Solar. Karena, masalah perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi,” kata Darwin.
Pihaknya mendorong adanya penambahan kuota BBM untuk Muna Barat agar kebutuhan masyarakat dapat lebih terpenuhi.
Selain kuota, ia juga meminta pola distribusi diperbaiki. Salah satu usulan yang disampaikan yakni penyaluran BBM dilakukan pada pagi hari sehingga distribusi kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan mengurangi potensi penumpukan antrean.
“Dari pertemuan ini juga kami meminta agar distribusi dilakukan di pagi hari dan ada penambahan kuota,” ujarnya.
Menurut Darwin, persoalan pasokan BBM perlu ditangani secara menyeluruh. Sebab, penambahan kuota tanpa perbaikan distribusi dinilai belum cukup untuk memastikan BBM dapat diterima masyarakat tepat waktu.
Selain kuota dan distribusi, Pemkab Muna Barat juga mendorong penambahan titik penyaluran BBM.
Salah satu langkah yang dibahas adalah percepatan pembangunan SPBU di Kecamatan Kusambi.
Kehadiran SPBU baru tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap BBM sekaligus mengurangi beban antrean pada titik penyaluran yang selama ini tersedia.
Pemerintah juga membahas peningkatan status Pertashop Barangka menjadi SPBU KOMPAK atau lembaga penyalur resmi.
Dengan peningkatan status tersebut, kapasitas pelayanan BBM di Kecamatan Barangka dan wilayah sekitarnya diharapkan semakin besar sehingga masyarakat tidak harus bergantung pada titik penyaluran tertentu.
Sementara bagi masyarakat pesisir, pemerintah juga mendorong pengaktifan kembali SPB Nelayan Pajala.
Fasilitas tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan BBM nelayan dapat terpenuhi dan aktivitas perikanan masyarakat pesisir tidak terganggu akibat keterbatasan pasokan.
Hasil pertemuan di Jakarta tersebut rencananya akan ditindaklanjuti dengan kunjungan kerja jajaran pemerintah pusat dan Pertamina ke Muna Barat.
Darwin mengatakan, Direktur Jenderal Migas, Ketua BPH Migas, dan Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga dijadwalkan mengunjungi Muna Barat dalam waktu dekat.
“Untuk menindaklanjuti pertemuan ini Dirjen Migas, Ketua BPH Migas dan Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga, dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke Muna Barat,” kata Darwin.
Kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM di lapangan sekaligus mempercepat realisasi sejumlah solusi yang telah dibahas.
Selain persoalan BBM, pertemuan tersebut juga membahas rencana konversi penggunaan minyak tanah ke gas elpiji.
Namun, Darwin mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian oleh Ditjen Migas.
“Hal lain juga yang ikut kami bahas adalah konversi minyak tanah ke gas elpiji. Tapi ini masih dalam tahap pengkajian di Ditjen Migas,” ujarnya.
Darwin berharap hasil pembahasan bersama pemerintah pusat dan pihak terkait segera diwujudkan dalam bentuk langkah konkret.
Mulai dari penambahan kuota, perbaikan pola distribusi, pembangunan SPBU di Kusambi, peningkatan status Pertashop Barangka hingga pengaktifan kembali SPB Nelayan Pajala.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut penting agar masyarakat Muna Barat tidak terus menghadapi antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM.
Terlebih, kelancaran pasokan BBM berkaitan erat dengan aktivitas masyarakat, terutama petani, nelayan, pelaku usaha, hingga pergerakan ekonomi daerah.
Editor: Redaksi
