Cari Pegiat Seni yang Siap Tampil Tanpa Honor, Festival Literasi Dinas Perpustakaan Sultra Dikritik

Kendari - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara (Sultra) dijadwalkan menggelar Festival Literasi. Pendaftaran mulai dibuka pada 15 Agustus hingga 10 September 2026.

Kegiatan tersebut dipromosikan melalui akun Instagram resmi Dinas Perpustakaan Sultra. Dalam pengumuman itu, Dinas Perpustakaan mengundang komunitas dan pegiat seni, baik dari sekolah, kampus, sanggar maupun komunitas untuk turut berpartisipasi.

Namun, ada satu hal yang menjadi sorotan. Dalam kegiatan tersebut, pegiat seni yang ingin berpartisipasi disebut harus siap tampil tanpa honor serta membawa peralatan sendiri.

Sementara itu, pihak Dinas hanya menyiapkan tempat, sertifikat, publikasi melalui media sosial Dinas Perpustakaan, pemasangan logo komunitas pada backdrop, serta kesempatan untuk membagikan brosur komunitas.

Hal tersebut mendapat sorotan dari Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muh Adriansyah Husen.

Adriansyah menilai, ajakan kepada sekolah, kampus, komunitas, sanggar hingga kelompok pegiat seni untuk tampil dengan kesediaan “tampil tanpa honor” berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait bagaimana pemerintah menghargai karya kreatif.

“Festival literasi semestinya menjadi ruang untuk merayakan pengetahuan, kreativitas, seni, dan ekspresi masyarakat. Namun, ketika para pelaku seni dan komunitas diminta tampil tanpa imbalan, muncul pertanyaan: apakah karya mereka memang dianggap tidak memiliki nilai ekonomi,” ujar Adriansyah, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, bagi sebagian pegiat seni, tampil dalam sebuah acara bukan sekadar datang dan menunjukkan karya. Ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari latihan, produksi, transportasi, kostum, peralatan, waktu, tenaga, hingga pengalaman dan kemampuan yang dibangun selama bertahun-tahun.

Karena itu, istilah “bersedia tampil tanpa honor” dikhawatirkan dapat menciptakan persepsi bahwa kerja kreatif bisa diperoleh secara gratis hanya karena acara tersebut membawa nama literasi atau diselenggarakan oleh pemerintah.

“Ironisnya, kegiatan yang bertujuan mendorong budaya literasi justru dapat menjadi kontradiktif apabila tidak dibarengi dengan literasi tentang penghargaan terhadap pekerja seni dan ekosistem kreatif,” katanya.

Adriansyah menilai, Festival Literasi seharusnya tidak hanya mengajarkan masyarakat untuk membaca buku, menulis dan berpikir kritis.

Lebih jauh, festival tersebut dapat menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa pemerintah menghargai orang-orang yang menciptakan karya sekaligus menghidupkan kebudayaan di daerah.

Apalagi, pihak yang diajak berpartisipasi berasal dari berbagai unsur, mulai dari sekolah, kampus, komunitas, sanggar hingga pegiat seni.

“Mereka bukan sekadar pengisi acara, melainkan bagian dari ekosistem literasi dan kebudayaan Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Karena itu, publik patut mempertanyakan, apakah Festival Literasi benar-benar ingin memberdayakan komunitas dan pekerja kreatif, atau justru menjadikan mereka sebagai sumber daya gratis untuk memeriahkan sebuah agenda?.

Editor: Andise SL