Kendari – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu (13/11).
Kunjungan kerja ini dipimpin Wakil Ketua Baleg, Ahmad Doli Kurnia, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait Program legislasi nasional atau Prolegnas Tahun 2024–2029 dan Rancangan UU prioritas Tahun 2025.
Ada beberapa masukan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra yang disampaikan Pj Gubernur, Andap Budhi Revianto.
Yang paling menarik dan mendapat perhatian serius oleh Baleg adalah soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sultra yang dinilai masih rendah, tidak sesuai dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Bumi Anoa.
“Menarik memang Sulawesi Tenggara ini, tadi Pak Pj Gubernur memulai dengan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi, salah satunya soal PAD,” kata Ketua Tim Kunker Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung kepada awak media.
“Sulawesi Tenggara ini kan seperti kita ketahui dari segi sumber daya alamnya luar biasa, bahkan dipetakan sebagai daerah penghasil nikel terbesar di dunia katanya, tapi kalau dilihat dari laporan Pak Pj Gubernur, itu PAD-nya rendah sekali, cuma 30 persen, inikan ada masalah,” tambahnya.
Untuk itu, kata Doli, masukan dan masalah yang dihadapai Sultra ini akan menjadi perhatian pihaknya agar ke depan, dalam penyusunan regulasi bisa menjawab permasalahan yang terjadi di Sultra.
“Oleh karena itu, kami mendapat banyak sekali masukan, bagaimana agar nanti regulasi yang dibuat, bukan hanya undang-undang, tapi terintegrasi undang-undang teknis lainnya, termasuk memperkuat kewenangan dari pemerintah provinsi terkait peningkatan ekonomi yang berdasarkan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
Pj Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap aspirasi yang telah disampaikan dalam pertemuan tadi dapat menjadi pertimbangan bagi Baleg DPR RI dalam penyusunan Prolegnas mendatang,” katanya.
“Sinergi pusat-daerah adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Wiwid Abid Abadi
