News  

Investasi Rp 100 T, Konsorsium Indonesia-Tiongkok Akan Bangun Pabrik Baterai di Kolut

Konsorsium Indonesia dan Tiongkok saat mempresentasekan rencana pembangunan pabrik baterai ke Gubernur Sultra. Foto: Dok. Istimewa.

Konsorsium Indonesia – Tiongkok akan membangun pabrik baterai dan baja (stainless steel) di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

Dua perusahaan yang tergabung dalam konsorsium ini adalah PT Terra Paradisaea dan China Engineering Corporation (ENFI). Tak tanggung-tanggung total investasinya hingga Rp 100 triliyun.

Perwakilan dari PT Terra Paradisaea, Choiril Arief Saleh sudah melakukan presentasi di hadapan Gubernur Sultra Ali Mazi dan sejumlah OPD serta Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra Anton Timbang di Jakarta pada Senin, 1 Agustus 2022.

Dalam paparannya, Saleh menyebutkan rencana pembangunan akan dibagi menjadi tiga tahap.

“Tahap pertama itu total investasi kita sebesar Rp 6 Triliyun. Lalu pada tahap kedua menjadi Rp 24 Triliyun dan tahap terakhir diperkirakan hingga Rp 100 Trilyun,” ujar Saleh.

Saleh menjelaskan, dalam rencana pembangunan industri baterai dan baja tersebut akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar.

Di tahap pertama, perusahaan akan membuka lapangan pekerjaan untuk tiga ribu orang dan tahap kedua bertambah lagi menjadi lima ribu orang. Sementara pada tahap ketiga total tenaga kerja yang dibutuhkan akan mencapai 30 ribu orang.

“Ini akan menjadi kota baru. Bayangkan saja kalau hingga tahap ketiga perusahaan membuka lapangan pekerjaan hingga 30 ribu, belum lagi dengan anak dan istri bisa dikatakan berjumlah 100 ribu,” jelasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Saleh menyebutkan rencana pembangunan industri ini akan dilakukan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Tolala, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Pakue.

Hanya saja, ia membeberkan bahwa pihaknya mengalami kendala karena ada lokasi rencana pembangunan smelter yang masuk dalam kawasan hutan lindung.

“Kami berharap pemerintah bisa mendukung dan membantu kami, karena ini ada kawasan yang masuk dalam kawasan hutan lindung,” harapnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sultra Ali Mazi mengaku sangat mengapresiasi rencana PT Terra Paradisaea. Apalagi status perusahaan tersebut merupakan perusahaan nasional yang tentunya harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Sebagai seorang kepala daerah, Ali Mazi yakin bahwa kehadiran investor akan memberikan angin segar.

“Saya pasti bantu. Kalau masalah hutan lindung nanti kita lihat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Saya pasti akan bantu kalau perlu sampai ke kementerian karena niatnya baik. Asalkan PT Terra ini serius, punya anggarannya dan mau kerja, jangan sampai saya sudah jor-joran lalu berhenti,” kata Ali Mazi.

Ia bahkan menegaskan, untuk mempercepat proses pembangunan industri tersebut, jika memungkinkan ia akan mengelurkan izin sementara. Ali Mazi juga mengimbau kepada seluruh warga untuk tidak menghalangi ketika ada investor yang akan masuk.

“Investor ini kan masuk untuk kepentingan warga. Kehadiran mereka untuk warga kami imbau jangan halangi kalau dihalangi kapan akan tumbuh dan berkembang daerah itu, tumbuh dan berkembangnya daerah itu tergantung kalau ada investor masuk,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua Kadin Sultra Anton Timbang menuturkan, sebagai Ketua Kadin ia terus berupaya dan membuka jaringan agar iklim investasi dan berbagai agenda nasional terus terlaksana di Sultra. Ia juga membeberkan bahwa kehadiran PT Terra sebagai salah satu perusahaan nasional yang memiliki niat baik harus didukung penuh.

“Kondisi investasi di Indonesia itu tercatat 6 persen dari perusahaan nasional dan dari luar 94. Pembangunan smelter baru kali ini putra daerah yang membangun di daerah kita, jadi harus kita dukung,” katanya.

Anton berharap agar keseriusan dari PT Terra untuk melakukan investasi tidak dihalangi dan bisa dipermudah. Ia juga mengimbau agar para  investor menyimpan dananya di Bank Sultra. Langkah ini diperlukan sebagai dukungan bagi kemajuan daerah.

“Saya harap dukungan dari gubernur dan seluruh OPD untuk proses perizinan bisa cepat. Harapan kami bulan Desember atau Januari paling lambat kita sudah bisa melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama),” imbuh Anton.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra), Paringringi yang ikut memandu jalanya diskusi memastikan bahwa masalah RTRW yang jadi permasalahan akan segera dituntaskan.

“Kita secepatnya akan bentuk tim, kita akan bahas lagi teknisnya harus pikirkan masalah tata ruang karena terbagi antara darat dan laut sehigga yang paling pertama tata ruang di Kolut dan provinsi terutama untuk pelabuhan dan industrinya itu sendiri,” pungkasnya.


Editor: Wiwid Abid Abadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!