Kendari – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka pengendalian inflasi daerah bersama stakeholder terkait dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra pada Kamis (3/10).
Rakor dihadiri oleh Sekda Pemprov Sultra, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra, Doni Septadijaya, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra, Siti Mardati Saing, Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sultra, Muh Amin, Kepala Stasiun Meteorologi, Sugeng Widarko, serta TPID Pemprov Sultra.
Rakor tersebut membahas tindak lanjut pengendalian inflasi di Sultra, yang mencatat angka 1,06 persen pada September 2024, jauh di bawah rerata nasional sebesar 1,84 persen. Capaian ini menempatkan Sultra sebagai provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia dan terendah di wilayah Sulawesi.
Selain itu, Pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sulawesi Tenggara pada September 2024 mencatat deflasi bulanan untuk keempat kalinya secara berturut-turut, dengan deflasi terjadi pada komoditas hortikultura, beras, dan ikan.
Deflasi ini disebabkan oleh pasokan pangan yang terjaga serta bantuan sosial pemerintah. Hal ini turut di dukung masuknya Kabupaten Kolaka dan Konawe dalam perhitungan IHK Sultra 2024 yang berkontribusi pada stabilitas harga.
Dalam prakatanya, Andap menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID dan stake holder terkait atas upaya kerasnya sehingga inflasi di Sultra dapat terkendali dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, TPID, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
“Kerja sama yang kuat antara pemerintah provinsi dan TPID terbukti mampu menjaga stabilitas inflasi dan harga pangan. Kita harus mempertahankan momentum ini demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Andap.
Selain itu, dalam rakor tersebut juga membahas strategi ke depan dalam menghadapi potensi deflasi yang mendalam. Salah satu fokusnya adalah optimalisasi perdagangan antar daerah, terutama dalam mengatasi kelebihan pasokan komoditas pangan.
Menurut data BPS dan TPID, Sulawesi Tenggara mengalami deflasi sebesar -0,20 persen pada bulan September 2024.
Selain itu dari data BPS inflasi di Sultra sebesar 1,06 persen masih berada di bawah batas nasional 1,5 persen – 3,5 persen.
Dinas Pertanian melaporkan bahwa, inflasi pada sektor beras diprediksi stabil hingga akhir tahun. Sementara itu, Bulog mengungkapkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah meningkat dari 11.000 ton menjadi 11.300 ton, dan stok tersebut diperkirakan mencukupi hingga akhir tahun. Selain itu, Bulog telah merealisasikan 100 persen distribusi bantuan pangan selama tiga bulan terakhir.
Perwakilan Bank Indonesia menggarisbawahi pentingnya percepatan realisasi APBD untuk meningkatkan konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Optimalisasi APBN, APBD, dan Dana Desa juga menjadi langkah penting dalam pengendalian inflasi.
Pemerintah Sultra disarankan untuk memanfaatkan skema asuransi pertanian guna mitigasi risiko iklim, dengan 80% premi ditanggung oleh APBN. Program ini telah diimplementasikan di Kabupaten Kolaka dan Bombana.
Selain itu, Kepala Stasiun Meteorologi Sultra menyampaikan bahwa saat ini masih dalam musim kemarau, yang akan berlanjut hingga bulan November. Puncak musim hujan diperkirakan terjadi antara November hingga Desember, dengan curah hujan tertinggi di Januari dan Februari.
Selanjutnya, jika terjadi hujan selama musim kemarau, durasinya tidak akan lama seperti pada musim hujan.
Sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, Rakor ini menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain:
Percepatan APBD untuk mendorong konsumsi pemerintah dan rumah tangga;
Optimalisasi APBN/APBD/Dana Desa untuk pengendalian inflasi, termasuk program asuransi pertanian;
Percepatan pembiayaan KUR, penguatan kerjasama antar daerah, dan perluasan kios lapak pantau inflasi.
Menutup rapat, Pj Gubernur Andap menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi, terutama menjelang Pilkada Serentak dan akhir tahun 2024, di mana stabilitas harga harus dijaga. Ia juga menyoroti kesiapan menghadapi potensi anomali cuaca serta pentingnya reformasi birokrasi yang lebih responsif untuk peningkatan pelayanan publik ke masyarakat.
“Stabilitas inflasi dan kesiapan menghadapi anomali cuaca sangat penting, terutama menjelang Pilkada dan akhir tahun. Kita harus terus memberikan pelayanan terbaik dan melakukan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. Rilis.
Editor: Muh Fajar
