Polda Sultra Periksa 7 Orang Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Swarna Dwipa Property

Kendari - Penanganan laporan dugaan penyerobotan lahan yang menyeret PT Swarna Dwipa Property (PT SDP) terus bergulir di Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi, termasuk pihak terlapor, dan dalam waktu dekat akan menggelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Paur Mitra Subbid Penmas Bid Humas Polda Sultra, Ipda Hasrun, membenarkan bahwa proses penyelidikan masih berjalan dan sejumlah pihak telah dimintai klarifikasi.

"Laporan dimaksud sudah dalam penyelidikan, dilakukan konfirmasi terhadap 7 saksi dan termasuk terlapor, juga dari pihak BPN," kata Hasrun kepada Sultranesia.com, Senin (3/8).

Ia menjelaskan, penyidik masih akan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum melaksanakan gelar perkara.

"Dalam waktu dekat akan ada tambahan yang akan dikonfirmasi, setelah itu baru dilakukan gelar perkara. Demikian yang dapat kami infokan," pungkasnya.

Kasus ini bermula dari laporan seorang warga Kota Kendari bernama Busi melalui kuasa hukumnya, Oldi Aprianto, ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra atas dugaan penyerobotan lahan di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.

Oldi membenarkan laporan tersebut telah diterima polisi. "Iya, benar, kami laporkan atas dugaan penyerobotan lahan," kata Oldi, Jumat (31/7) malam.

Menurut Oldi, laporan itu telah teregistrasi dengan nomor LP/B/252/VI/2025/SPKT/Polda Sulawesi Tenggara tertanggal 24 Juni 2025.

Ia menuturkan, laporan dibuat karena PT SDP diduga membangun jalur khusus kendaraan proyek, memasang portal, tiang listrik, hingga sejumlah bangunan di atas lahan yang diklaim sebagai milik kliennya.

"Dasarnya saya buat laporan polisi terkait dugaan penyerobotan dibuktikan dengan adanya pembangunan jalur khusus kendaraan proyek tertulis di situ PT SDP, terus adanya pemasangan portal maupun adanya pemasangan tiang listrik, dan beberapa bangunan," jelasnya.

Oldi juga mengungkapkan, setelah laporan polisi dibuat, pihak PT SDP diduga membongkar sejumlah fasilitas yang sebelumnya telah dipasang di lokasi. Namun, menurutnya, tindakan tersebut tidak menghentikan proses hukum karena bukti-bukti telah diamankan.

"Setelah ada laporan polisi itu mereka cepat-cepat bongkar yang sudah mereka pasang, tapi itu kan tidak menggugurkan laporan polisi saya. Tetap jalan. Karena sudah kami simpan buktinya. Apalagi itu tiang listrik sampai sekarang masih berdiri," bebernya.

Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik Ditreskrimum Polda Sultra telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi objek sengketa. Kliennya juga telah memberikan keterangan beserta sejumlah dokumen pendukung.

"Klien saya juga sudah dimintai keterangan oleh polisi. Bukti-bukti seperti sertifikat hak milik untuk membuktikan bahwa itu adalah lahan klien kami, serta foto-foto saat portal, jalan dan tiang listrik masih terpasang di lahan klien kami juga sudah kami serahkan ke penyidik," ungkap Oldi.

Selain memeriksa pelapor, penyidik juga telah meminta keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sejumlah saksi, serta pihak PT SDP sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Sementara itu, Owner PT Swarna Dwipa Property, Roni Sianturi, yang telah dikonfirmasi Sultranesia.com sejak Jumat (31/7), hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan. HRD PT SDP juga belum merespons permintaan konfirmasi yang telah disampaikan.

Editor: Wiwid Abid Abadi