Polisi yang Terbitkan SKCK untuk Litao DPO Pembunuhan di Wakatobi Batal jadi Perwira

Kendari - Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya buka suara soal polemik terbitnya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terhadap Litao yang ternyata berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus pembunuhan sejak 2014.

SKCK itu bahkan sempat digunakan Litao untuk mendaftar Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, hingga akhirnya ia lolos menjadi anggota dewan.

Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, menjelaskan hasil audit internal menemukan adanya kelalaian petugas. SKCK yang diurus Litao pada saat itu ditandatangani seorang personel Polres Wakatobi berinisial Aiptu S.

“Dari hasil audit internal, ditemukan kelalaian dalam penerbitan SKCK. Petugas tidak mencantumkan status DPO sehingga dokumen tetap terbit," kata Iis kepada wartawan, Kamis (11/9).

Menurutnya, penerbitan SKCK seharusnya melalui pemeriksaan lintas fungsi, mulai dari narkoba, lalu lintas, hingga reserse kriminal. Namun, register perkara tidak diperiksa sehingga status buronan Litao tidak terdeteksi.

“Dalam SOP, pemohon mengisi daftar isian, kemudian dilakukan pengecekan. Tapi waktu itu register perkara tidak dilihat, sehingga DPO tidak muncul,” jelasnya.

Padahal, kasus pembunuhan yang menjerat Litao sudah berjalan sejak Oktober 2014 lalu, terkait dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan seorang anak bernama Wiranto di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangiwangi Selatan.

Litao baru resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat Nomor Tap/126/VIII/RES.1.7/2025 oleh Ditreskrimum Polda Sultra pada 28 Agustus 2025.

Selama 11 tahun buron, ia sempat menghilang, lalu kembali ke Wanci menjelang Pileg 2024, hingga akhirnya berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Wakatobi dari Fraksi Hanura.

Kuasa hukum korban, La Ode Muhammad Sofyan, mempertanyakan mengapa aparat tidak menangkap Litao saat ia kembali muncul dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

“Dia sudah DPO, tapi bisa pulang, mendaftar, bahkan dilantik jadi anggota DPRD. Kenapa polisi tidak menangkapnya saat itu?” kata Sofyan heran.

Batal Jadi Perwira

Iis menegaskan, hasil audit internal memutuskan dua hal penting. Pertama, penanganan kasus pembunuhan Litao kini sepenuhnya ditangani Ditreskrimum Polda Sultra. Kedua, memberikan sanksi tegas kepada petugas yang lalai dalam penerbitan SKCK.

“Petugas yang bersangkutan (Aiptu S) dijatuhi sanksi berupa penempatan khusus (patsus), demosi jabatan selama tiga tahun, serta pembatalan keikutsertaan dalam pendidikan perwira,” tegas Iis.

Dengan demikian, oknum polisi yang menerbitkan SKCK untuk DPO pembunuhan itu dipastikan batal jadi perwira.

Editor: Muh Fajar