Kendari – Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Muhammad Saenuddin, menyatakan kekecewaannya secara terbuka atas ketidakhadiran PT. Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Sultra pada Rabu (7/5).
RDP tersebut menghadirkan Serikat Mahasiswa Sulawesi Tenggara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sultra, serta Dinas Nakertrans Kabupaten Kolaka, untuk membahas kecelakaan kerja yang menewaskan seorang operator alat berat di area kerja PT IPIP. Namun, pihak perusahaan tak hadir tanpa penjelasan resmi.
“Ini sudah kita undang untuk menjelaskan PT IPIP tidak hadir, kita akan lakukan panggilan kembali untuk membahas soal kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah perusahaan PT IPIP,” kesalnya.
Saenuddin menegaskan, persoalan ini tidak hanya soal kehadiran perusahaan dalam forum resmi, tetapi menyangkut nyawa pekerja dan hak-hak kemanusiaan yang harus dipenuhi.
Ia menyoroti pentingnya pemberian santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan memastikan bahwa hal tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Komisi IV, lanjutnya, bakal mengambil langkah tegas jika PT IPIP kembali mangkir pada undangan RDP berikutnya. Bahkan, ia menyatakan akan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD.
“Sebagai Legislator Asal Dapil Kolaka, saya akan mendorong hak Konstitusi Dewan untuk pembentukan pansus terkait K3 kecelakaan kerja yang terjadi berulang 2x dalam sepekan bulan April lalu di PT IPIP jika pada undangan RDP berikutnya masih belum hadir di depan DPRD menjelaskan hal yang menyita perhatian publik ini,” ungkapnya.
Dalam RDP awal ini, terungkap pula bahwa proses penyidikan dan penyelidikan kecelakaan kerja masih berjalan oleh Bidang Pembinaan dan Pengawasan Nakertrans sesuai mekanisme yang berlaku.
Editor: Denyi Risman
