Tak Ingin Ada Anak Putus Sekolah, Muna Barat Siapkan Program Jemput Kembali Siswa

Muna Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai mendata anak-anak yang putus sekolah untuk dikembalikan ke bangku pendidikan. Program ini menargetkan tidak ada lagi anak di Muna Barat yang tidak mengenyam pendidikan pada 2027.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muna Barat, La Samahu, mengatakan pendataan mantan peserta didik tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) mulai dilakukan Rabu (11/11/2026).

Pendataan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga akhir Desember 2026 dengan melibatkan kepala sekolah, guru, serta pemerintah desa.

“Kami sementara mendata mantan siswa atau peserta didik tingkat SD dan SMP di Muna Barat. Kita ajak kembali mereka untuk bersekolah,” kata La Samahu.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan membantu anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena terkendala ekonomi. Pembiayaan program tersebut direncanakan bersumber dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Menurutnya, upaya mengembalikan anak ke sekolah merupakan bagian dari program strategis Gubernur Sulawesi Tenggara, dengan sasaran tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan.

Bagi anak yang tidak memungkinkan mengikuti pendidikan formal atau sekolah reguler, Disdikbud akan mengupayakan jalur pendidikan kesetaraan melalui program Paket A dan Paket B.

“Kami upayakan mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan. Kalau tidak ikut reguler, bisa melalui Paket A atau Paket B,” ujarnya.

La Samahu mengungkapkan, dalam proses pendataan ditemukan pula anak-anak yang sudah tidak berdomisili di Muna Barat karena bekerja di luar daerah. Namun, nama mereka masih tercatat dalam data statistik pendidikan di daerah tersebut.

Pendataan ini diharapkan dapat memperbarui kondisi riil pendidikan sekaligus memastikan anak-anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama mendapatkan kesempatan untuk kembali belajar.

“Ini investasi jangka panjang dalam dunia pendidikan, sekaligus untuk mengurangi angka pengangguran,” tutup La Samahu.

Editor: Denyi Risman