Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong percepatan hilirisasi Aspal Buton agar masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Usulan tersebut disampaikan saat jajaran KADIN Indonesia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
KADIN Sultra yang dipimpin Anton Timbang hadir bersama sekitar 150 pengurus KADIN dari 38 provinsi dan berbagai asosiasi bisnis nasional. Delegasi Sultra diwakili oleh Ketua KADIN Sultra Anton Timbang, Fatmayani Harli Tombili, dan Vebrianti Safruddin.
Dalam pertemuan tersebut, KADIN Sultra mengusulkan agar pemerintah mempercepat hilirisasi Aspal Buton melalui penetapan proyek tersebut sebagai bagian dari PSN.
Langkah itu dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi cadangan aspal alam Buton yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dan nasional.
“Melalui kehadiran langsung di Istana Merdeka, KADIN Sultra optimistis hilirisasi Aspal Buton dapat segera direalisasikan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah sekaligus memperkuat kemandirian industri aspal nasional,” ujar Anton Timbang.
Upaya hilirisasi Aspal Buton juga mendapat dukungan melalui rencana investasi sebesar Rp1,4 triliun dari Danantara untuk pengembangan industri pengolahan Aspal Buton.
Selain itu, KADIN Sultra menyambut baik rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Investasi dan Pengembangan Industri Pengolahan Aspal Buton. Regulasi tersebut akan menjadi dasar pembentukan Badan Usaha Pengembang Aspal Buton Olahan (BUPABO) yang bertugas merencanakan, membangun, hingga mengoperasikan industri pengolahan Aspal Buton.
KADIN berharap dapat dilibatkan dalam struktur BUPABO bersama jajaran KADIN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk mengawal penyerapan produk Asbuton olahan serta memastikan pengembangan industrinya berjalan sesuai target.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie menegaskan komitmen dunia usaha untuk mendukung program pemerintah melalui sejumlah program prioritas, di antaranya Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis, pelatihan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta renovasi rumah tidak layak huni.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Editor: Redaksi
