Muna Barat – Pemerintah Kabupaten Muna Barat mengalokasikan Rp8 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat pembenahan kawasan perkantoran Bumi Praja Laworo.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Muna Barat La Ode Darwin seusai menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan APBD-P Tahun 2026 di Kantor DPRD Kabupaten Muna Barat, Senin (15/9/2026).
Darwin menegaskan, penataan kawasan perkantoran menjadi prioritas belanja daerah pada sisa tahun anggaran 2026.
“Memang prioritas kita di APBD Perubahan Tahun 2026 ini adalah memaksimalkan penambahan anggaran untuk pembenahan kawasan perkantoran Bumi Praja Laworo,” ujarnya.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp4 miliar dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur jalan di dalam kawasan. Pekerjaan itu meliputi pembentukan dua ruas jalan menuju kawasan serta jalan lingkar.
“Perkantoran itu kita alokasikan untuk pembentukan jalan dua ruas ke dalam dan jalan lingkar ke dalam. Itu kurang lebih sekitar Rp4 miliar,” tutur Darwin.
Menurut dia, anggaran tersebut baru digunakan untuk peningkatan atau perkerasan jalan. Pengaspalan akan diusulkan melalui anggaran tahun berikutnya.
“Itu baru peningkatan atau perkerasan, nanti mungkin tahun depan baru kita anggarkan untuk diaspal,” katanya.
Sementara itu, Rp4 miliar lainnya dialokasikan untuk pembenahan gedung Kantor Bupati. Anggaran tersebut ditujukan untuk sejumlah pekerjaan fisik yang dapat diselesaikan hingga akhir tahun.
“Sementara gedung Kantor Bupati itu kurang lebih sekitar Rp4 miliar untuk pembenahan dan lain-lain yang bisa dikerjakan serta diselesaikan sampai akhir tahun,” ujar Darwin.
Pembenahan Bumi Praja Laworo akan dilanjutkan pada 2027 dengan memprioritaskan penyelesaian Kantor Bupati dan Kantor DPRD. Pemkab Muna Barat menargetkan kedua gedung tersebut rampung pada akhir tahun tersebut.
“Tahun depan kita sudah hitung untuk menjadi prioritas kita, yaitu penyelesaian Kantor Bupati dan Kantor DPRD. Sehingga badan jalan sudah jadi,” ujar Darwin.
Ia menargetkan pusat pemerintahan tersebut mulai digunakan untuk aktivitas Bupati dan DPRD pada awal 2028.
“Kemudian Kantor DPRD dan Kantor Bupati itu kita prioritaskan target selesai di akhir tahun 2027. Sehingga Januari 2028 ke depan sudah bisa berkantor, Bupati dan DPRD berkantor di sana,” pungkasnya.
Editor: Denyi Risman
