Muna Barat – Sejumlah warga yang hendak kembali ke perantauan usai merayakan Lebaran di kampung halaman mengeluhkan ketidaktertiban dalam proses naik kendaraan ke kapal feri di Pelabuhan Tondasi, Kabupaten Muna Barat. Mereka menggunakan feri KMP Pulau Rubiah yang melayani rute Tondasi–Torobulu, Kabupaten Konawe Selatan.
Warga menduga adanya permainan yang melibatkan oknum petugas dari PT ASDP Indonesia Ferry dan pihak UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tondasi. Pasalnya, proses pengantrean kendaraan tidak sesuai dengan nomor antrean yang telah dibagikan.
Salah satu pengguna jasa, Edi, mengaku mendapat nomor antrean ke-58. Namun hingga kendaraan dengan nomor antrean ke-60 dinaikkan ke kapal, motornya belum juga mendapat giliran. Ia menilai ada perlakuan tidak adil yang merugikan warga yang telah mengikuti prosedur.
“Saya dapat nomor 58 dan masih sabar menunggu. Tapi herannya, ada beberapa motor yang tidak jelas nomornya langsung diarahkan naik. Ini bikin curiga, ada oknum yang bermain,” tutur Edi, Minggu (6/4).
Merasa dirugikan, Edi sempat berdebat dengan salah satu petugas ASDP di pelabuhan. Setelah menunjukkan bukti nomor antreannya dan bersikeras, ia akhirnya diperbolehkan naik ke kapal feri.
“Saya sampai harus ribut dulu baru bisa naik. Kalau saya diam saja, mungkin sampai sekarang tidak jadi berangkat dan menunggu penyeberangan besok,” ujarnya kesal.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Muh. Riswan, penumpang lainnya, yang mengaku mendapat urutan ke-63 namun tidak diberangkatkan.
“Tapi saya lihat sendiri ada motor lain yang masuk lewat jalur samping dan langsung naik kapal. Ini kan aneh,” ujar Riswan.
Dugaan permainan tersebut, menurut para pengguna jasa, mengarah pada oknum petugas ASDP dan juga pihak UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tondasi. Mereka mencurigai adanya jalur khusus atau “jalur belakang” bagi kendaraan tertentu yang tidak mengikuti antrean resmi.
Ketua Komisi I DPRD Muna Barat, La Ode Burhanudin, mengecam dugaan praktik kecurangan tersebut dan meminta evaluasi menyeluruh dari pihak terkait.
“Kami tidak akan tinggal diam jika benar ada praktik kecurangan yang merugikan masyarakat, apalagi di masa arus mudik seperti ini. Pelabuhan adalah fasilitas publik, bukan tempat mencari keuntungan pribadi oleh oknum-oknum tertentu,” tegas Burhanudin.
Ia menambahkan bahwa pelayanan rute feri Tondasi–Torobulu, yang baru diresmikan pada 28 Maret 2025, tidak boleh tercoreng oleh masalah semacam ini.
Ia juga menyinggung kasus pemecatan secara tidak hormat terhadap seorang petugas loket outsourcing di Pelabuhan Lagasa–Pure, Kabupaten Muna, yang dilakukan setelah diduga melakukan pungli pada Februari lalu.
“Kami apresiasi tindakan tegas GM PT ASDP Baubau yang menindak tegas terhadap oknum di Pelabuhan Lagasa, dan kami harap di Tondasi juga begitu jika terbukti ada pelanggaran,” tutup politisi PKB ini.
Menanggapi hal tersebut, General Manager PT ASDP Cabang Baubau, Jamaluddin, menegaskan bahwa tugas ASDP hanya sebatas penyediaan armada kapal, sedangkan sistem antrean di pelabuhan sepenuhnya menjadi tanggung jawab UPTD.
“Silakan ditanyakan ke UPTD-nya. Kalau kami, ASDP-nya armadanya. Kalau yang urus masalah antre, ya UPTD. Kami tahunya muat. Kami tidak tahu nomor antre,” tegas Jamaluddin.
Meski begitu, terkait permasalahan antrean di Pelabuhan Tondasi, Jamaluddin mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari anggotanya di lapangan, memang ada sedikit masalah, namun telah diselesaikan dengan baik.
“Menurut informasi dari anggota saya, justru yang bantu selesaikan masalah itu anggota ASDP,” katanya.
Ia menjelaskan, pada pelayaran hari itu, sekitar 10 motor belum bisa masuk ke kapal karena baru mendapatkan kertas pas masuk. Para pengguna jasa belum diberi tiket karena tiket untuk kendaraan roda dua dibatasi hanya 60 unit saat keberangkatan.
Jamaluddin kembali menegaskan bahwa, berdasarkan laporan dari stafnya, tidak ada penumpang yang didahulukan secara tidak sah, dan seluruh proses tetap mengacu pada urutan yang berlaku.
Terkait kapasitas KMP Pulau Rubiah, ia menyebut hal itu bersifat situasional, tergantung pada jenis kendaraan yang dimuat.
“Kalau semuanya Avanza, beda kapasitasnya dengan kalau campuran seperti Fortuner, Pajero, atau kendaraan besar lainnya. Tapi pada umumnya bisa di atas 20 unit mobil,” terangnya.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik curang di lapangan, termasuk oleh petugas internal ASDP.
“Saya tindak. Kalau ada yang bisa buktikan ada yang bermain ASDP, saya pecat kalau perlu,” tegasnya menutup wawancara.
Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tondasi, La Ode Rompu, menjelaskan bahwa pengaturan kendaraan yang akan menyeberang menggunakan KMP Pulau Rubiah dilakukan sesuai prosedur antrean dan kapasitas kapal.
Dalam keterangannya, Rompu merinci jumlah kendaraan yang diberangkatkan hari itu terdiri dari 15 unit kendaraan roda empat dan 71 unit sepeda motor.
“Untuk kendaraan roda empat 15, sedangkan roda dua 71. Ini kan tergantung kapasitasnya muatan di kapal, tidak bisa data-data semua langsung dimuat,” jelas Rompu.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat menjamin seluruh kendaraan yang telah terdata bisa dimuat dalam satu kali trip, karena semuanya bergantung pada permintaan dan kapasitas dari pihak ASDP.
“Tidak bisa kita data bahwa 50 muat semua. Tidak bisa, Pak. Karena ada motor. Jadi situasional dia modelnya. Seandainya tidak ada motor, mungkin bisa 30 mobil,” tambahnya.
Menanggapi kabar keributan di pelabuhan karena sejumlah penumpang hampir tidak diberangkatkan, Rompu tidak membantah hal tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kondisi itu disebabkan oleh terbatasnya kapasitas muatan kapal dibandingkan jumlah kendaraan yang mendaftar.
“Ya, seperti itu. Bagaimana kita bisa mau berangkat? Sementara permintaan dari ASDP hanya 15 kendaraan roda empat. Jadi memang tidak semua bisa terangkut sekaligus,” katanya.
Terkait tuduhan bahwa ada kendaraan yang naik tanpa melalui antrean resmi atau lewat jalur samping, Rompu membantah hal itu.
“Tidak ada lewat samping. Saya tadi lewat samping untuk kontrol di depan mengenai beberapa permintaan. Tapi kalau untuk kendaraan, tidak ada yang lewat jalur samping. Semua sesuai dengan prosedur lewat perantrean. Di data dan sesuai permintaan itu,” tegasnya.
Karena tingginya permintaan penyeberangan pasca-Lebaran, Rompu menyebut pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi untuk menambah trip pelayaran agar seluruh penumpang dapat terlayani.
“Justru ini kita minta usahakan penambahan dua trip supaya terlayani semua. Saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati telepon GM PT ASDP yang punya kapal. Sampai malam ini belum ada jawaban untuk permintaan dua trip itu,” ujarnya.
La Ode Rompu berharap, jika penambahan trip dapat direalisasikan, maka lonjakan penumpang dan kendaraan bisa tertangani dengan lebih baik dan tidak menimbulkan polemik di pelabuhan.
Media ini juga telah mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, Muhamad Rajulan, namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon.
Editor: Denyi Risman
